Sumbawa, 1 Maret 2026 – Konsolidasi pembentukan struktur Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumbawa NTB dari AMPETRA Indonesia (Asosiasi Masyarakat Penambang Tradisional Indonesia) resmi digelar di Hotel Grand SAMOTA pada Minggu (1/3/2026). Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat organisasi para penambang tradisional di wilayah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Dalam konsolidasi tersebut ditetapkan jajaran pengurus DPW Sumbawa NTB, yaitu:
Ketua DPW: Aji Rizal Awantara, S.E.
Sekretaris: Abdul Haji
Bendahara: DP Nata Adi Kencana
Acara ini turut dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Pusat AMPETRA Indonesia, di antaranya Ketua Umum Yusran, Wasekjend 1 Heryadi, Dewan Pakar Iwan Setiawan, serta Wasekjen 2 Sari Agustina. Hadir pula pengurus DPD dan DPC AMPETRA Sumbawa serta para penambang tradisional dari berbagai wilayah di Sumbawa.
Kegiatan berlangsung dalam suasana kebersamaan di bulan Ramadhan. Acara diawali dengan tausiyah menjelang buka puasa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Jam’an. Setelah itu, dilanjutkan dengan sambutan Ketua DPW Sumbawa yang memperkenalkan jajaran pengurus DPW, DPD, dan DPC AMPETRA di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Ketua Umum AMPETRA Indonesia menyampaikan pentingnya konsolidasi organisasi sebagai upaya memperjuangkan hak dan legalitas para penambang tradisional di Indonesia, khususnya terkait penguatan kelembagaan serta pengurusan izin tambang rakyat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ketua Umum AMPETRA Indonesia, Bang Yusran, dalam pernyataannya menegaskan bahwa pembentukan DPW Sumbawa merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperjuangkan nasib penambang tradisional agar mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.
“AMPETRA Indonesia hadir untuk menjadi rumah besar bagi para penambang tradisional. Kita ingin para penambang rakyat tidak lagi dipandang sebelah mata, tetapi justru dibina, didampingi, dan diberikan akses legalitas melalui perizinan tambang rakyat yang sah. Dengan terbentuknya DPW Sumbawa ini, saya berharap organisasi semakin kuat dan mampu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat penambang,” ujar Bang Yusran.
Sementara itu, Dewan Pakar AMPETRA, Prof. Iwan Setiawan, dalam pemaparannya menekankan pentingnya pemahaman organisasi dan tata kelola pertambangan rakyat yang baik agar para penambang dapat bekerja secara legal dan berkelanjutan.
“Organisasi seperti AMPETRA harus menjadi jembatan antara masyarakat penambang dengan pemerintah. Penambang tradisional perlu dibekali pengetahuan tentang regulasi, keselamatan kerja, serta pengelolaan tambang yang ramah lingkungan. Dengan begitu, aktivitas pertambangan rakyat dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aturan dan keberlanjutan,” jelas Prof. Iwan Setiawan.
Acara juga diisi dengan sesi tanya jawab yang membahas berbagai persoalan yang dihadapi para penambang tradisional, terutama terkait perizinan tambang rakyat, pengelolaan wilayah pertambangan rakyat, serta peran organisasi dalam mendampingi masyarakat penambang.
Konsolidasi ini diharapkan menjadi awal yang kuat bagi DPW AMPETRA Sumbawa dalam menjalankan program kerja organisasi serta memperjuangkan kepentingan para penambang tradisional di daerah. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta konsolidasi sebagai simbol kebersamaan dan komitmen membangun organisasi yang solid.(Red/)